PERATURAN PEMERINTAHREPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1995 TENTANG PERLINDUNGAN TANAMAN

PERATURAN PEMERINTAHREPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1995 TENTANG PERLINDUNGAN TANAMANKlik download disini

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 44 TAHUN 1997 TENTANG KEMITRAAN.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 44 TAHUN 1997 TENTANG KEMITRAAN.Klik ">Download disini

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2001TENTANG PUPUK BUDIDAYA TANAMAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2001TENTANG PUPUK BUDIDAYA TANAMANKlik Download disini

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 1998 TENTANG PEMBINAAN DAN ENGEMBANGAN USAHA KECIL.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 1998 TENTANG PEMBINAAN DAN ENGEMBANGAN USAHA KECILkLIK dOWNLOAD DISINI

PERMENTAN RI NOMOR 38 TAHUN 2014 TTG TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN DI LUAR TEMPAT PEMASUKAN DAN PENGELUARAN

PERMENTAN RI NOMOR 38 TAHUN 2014 TTG TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN DI LUAR TEMPAT PEMASUKAN DAN PENGELUARANkLIK dOWNLOAD DISINI

PERMENTAN RI NO 109 TAHUN 2014 TENTANG KUALIFIKASI KEAHLIAN DAN KEMAMPUAN TERTENTU SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG HORTIKULTURA DARI LUAR NEGERI

PERMENTAN RI NO 109 TAHUN 2014 TENTANG KUALIFIKASI KEAHLIAN DAN KEMAMPUAN TERTENTU SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG HORTIKULTURA DARI LUAR NEGERIkLIK DOWNLOAD DISINI

PERMENTAN NOMOR 46 TAHUN 2014 PEDOMAN PENILAIAN PUSAT PELATIHAN PERTANIAN DAN PERDESAAN SWADAYA BERPRESTASI

PERMENTAN NOMOR 46 TAHUN 2014 PEDOMAN PENILAIAN PUSAT PELATIHAN PERTANIAN DAN PERDESAAN SWADAYA BERPRESTASIKLIK DOWNLOAD DISINI

PERMENTAN NOMOR 40 TAHUN 2014 PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN HORTIKULTURA

PERMENTAN NOMOR 40 TAHUN 2014 PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN HORTIKULTURAKlik download disini

permentan nomor 36 tahun 2014 ttg Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Pertanian

permentan nomor 36 tahun 2014 ttg Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian PertanianKlik Download disini

permentan nomor 34 tahun 2014 ttg PEDOMAN BUDI DAYA KELINCI YANG BAIK

Permentan Nomor 34 tahun 2014 ttg PEDOMAN BUDI DAYA KELINCI YANG BAIKKlik Download disini

permentan nomor 33 tahun 2014 TTG PEDOMAN BUDI DAYA BURUNG PUYUH YANG BAIK.

Permentan NO.33 tahun 2014 TTG PEDOMAN BUDI DAYA BURUNG PUYUH YANG BAIK.Klik Download disini

PERMENTAN NOMOR 100 TAHUN 2014 TTG PEDOMAN PEMBIBITAN SAPI PERAH YANG BAIK

PERMENTAN NOMOR 100 TAHUN 2014 TTG PEDOMAN PEMBIBITAN SAPI PERAH YANG BAIKkLIK DOWNLOAD DISINI

PERMENTAN NOMOR 02 TAHUN 2014 TTG PRODUKSI, SERTIFIKASI, DAN PEREDARAN BENIH BINA

PERMENTAN NOMOR 02 TAHUN 2014 TTG PRODUKSI, SERTIFIKASI, DAN PEREDARAN BENIH BINAKlik Download disini

PERMENTAN NOMOR 01 TAHUN 2014 TTG PEDOMAN PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN

PERMENTAN NOMOR 01 TAHUN 2014 TTG PEDOMAN PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAANKlik Download disini

Permentan No.99 Tahun 2014 ttg PEDOMAN PEMBIBITAN ITIK LOKAL YANG BAIK

Permentan No.99 Tahun 2014 ttg  PEDOMAN PEMBIBITAN ITIK LOKAL YANG BAIKKlik Download disini

Permentan No.98 Tahun 2013 Perizinan Usaha Perkebunan

Permentan No.98 Tahun 2013 Perizinan Usaha Perkebunan Klik Download disini

Permentan No.97 Tahun 2014 Pedoman Pengelolaan Gratifikasi

Permentan No.97 Tahun 2014 Pedoman Pengelolaan GratifikasiKlik Download disini

Permentan No.79 Tahun 2014 Pedoman Pembibitan Ayam

Permentan No.79 Tahun 2014 Pedoman Pembibitan AyamKlik ">Download disini

Permentan No.68 Tahun 2014 ttg Peta Fungsi Standardisasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Pertanian

Permentan No.68 Tahun 2014 ttg Peta Fungsi Standardisasi Kompetensi Sumber Daya Manusia PertanianKLIK DOWNLOAD DISINI

Permentan No.67 Tahun 2014 Persyaratan Mutu & Pemasaran Biji Kakao

Permentan No.67 Tahun 2014 Persyaratan Mutu & Pemasaran Biji KakaoKlik Download disini

Permentan No.65 Tahun 2014 ttg TINDAKAN KARANTINA HEWAN TERHADAP PEMASUKAN DAN PENGELUARAN HASIL BAHAN ASAL HEWAN KONSUMSI

Permentan No.65 Tahun 2014 ttg TINDAKAN KARANTINA HEWAN TERHADAP PEMASUKAN DAN PENGELUARAN HASIL BAHAN ASAL HEWAN KONSUMSIKlik Download disini

Permentan No.47 Tahun 2014 ttg Brigade dan Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Serta Pengendalian Kebakaran Lahan Dan Kebun

Permentan No.47 Tahun 2014 ttg Brigade dan Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Serta Pengendalian Kebakaran Lahan Dan KebunKlik Download disini

Permentan No.42 Tahun 2014 Pengawasan Bibit Ternak.

Permentan No.42 Tahun 2014 Pengawasan Bibit Ternak.Klik Download disini

Permentan No.41 Tahun 2014 ttg PEDOMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERTANIAN BERBASIS E-PLANNING

Permentan No.41 Tahun 2014 ttg PEDOMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERTANIAN BERBASIS E-PLANNINGKlik Download disini

Permentan No.31 Tahun 2014 Pedoman Budidaya Ayam Petelur

Permentan No.31 Tahun 2014 Pedoman Budidaya Ayam PetelurKLIK download disini

Permentan No.30 Tahun 2014 Pedoman Pengembangan WidyaiswaraKlik Download disini

Permentan No.108 Tahun 2014 Sapi Siap Potong

Permentan No.108 Tahun 2014 Sapi Siap PotongKlik Download disini

Permentan No.107 Tahun 2014 Pestisida

Permentan No.107 Tahun 2014 PestisidaKlik Download disini

Permentan No.105 Tahun 2014 ttg Integrasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Usaha Budi Daya Sapi Potong

Permentan No.105 Tahun 2014 ttg Integrasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Usaha Budi Daya Sapi PotongKlik Dawnload disini

Permentan No.104 Tahun 2014 ttg Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan Dan Pengeluaran Benih Hewan.

Permentan No.104 Tahun 2014 ttg Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan Dan Pengeluaran Benih Hewan.Klik Download disini

Permentan No.102 Tahun 2014 Pembibitan Kambing.

Permentan No.102 Tahun 2014 Pembibitan Kambing.Klik Download disini

Permentan No.101 Tahun 2014 Pembibitan Sapi

Permentan No.101 Tahun 2014 Pembibitan SapiPermentan No.101 Tahun 2014 Pembibitan SapiKlik Download disini

Permentan Nomor 70 Tahun 2014 Perizinan Hortikultura.

Permentan Nomor 70 Tahun 2014 Perizinan Hortikultura.Klik Download disini

Permentan no 32 tahun 2014 PEDOMAN BUDI DAYA ITIK PEDAGING DAN ITIK PETELUR YANG BAIK.

Permentan no 32 tahun 2014 PEDOMAN BUDI DAYA ITIK PEDAGING DAN ITIK PETELUR YANG BAIK.Kik Download disini

PERATURAN-MENTERI-PERTANIAN DAN AGRARIA NOMOR 02TAHUN 1962.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA NOMOR 02TAHUN 1962.Klik Download disini

KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KEP. 22/MEN/2010

KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KEP. 22/MEN/2010 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYESUAIAN/INPASSING JABATAN DAN ANGKA KREDIT PENYULUH PERIKANANKlik Download disini

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 35/PERMENTAN/OT.140/7/2009

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 35/Permentan/OT.140/7/2009 TANGGAL : 24 Juli 2009 PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN DAN ANGKA KREDITNYAKlik Download disini

PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 03/Permentan/PP.410/1/2010

PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 03/Permentan/PP.410/1/2010 TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN PELATIHAN PERTANIAN SWADAYA (P4S)Klik Download disini

PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR: PER/02/MENPAN/2/2008

PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR: PER/02/MENPAN/2/2008 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN DAN ANGKA KREDITNYAKlik Download Disin

PERATURAN BERSAMA MENTERI PERTANIAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 54/Permentan/OT.210/11/2008 NOMOR 23 A TAHUN 2008

PERATURAN BERSAMA MENTERI PERTANIAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 54/Permentan/OT.210/11/2008 NOMOR 23 A TAHUN 2008 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN DAN ANGKA KREDITNYA
Klik Download disini

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46/Permentan/OT.140/4/2014

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46/Permentan/OT.140/4/2014 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN PUSAT PELATIHAN PERTANIAN DAN PERDESAAN SWADAYA BERPRESTASI
Klik Download disini

PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR: 25/Permentan/OT.140/5

PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR: 25/Permentan/OT.140/5/2009 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PROGRAMA PENYULUHAN PERTANIAN DEPARTEMEN PERTANIAN
Klik Download disini

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 1994

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 1994 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPILKlik Download disini

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2010

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPILKlik Download disini

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI 2012

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI 2012Klik Download disini

PERATURAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN NOMOR : 168/Per/SM.170/J/11/11

PERATURAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN NOMOR : 168/Per/SM.170/J/11/11 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENILAIAN KEMAMPUAN KELOMPOKTANI TAHUN 2011.Klik Download disini

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 29/Permentan/OT.140/5/2011

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 29/Permentan/OT.140/5/2011 TANGGAL : 30 Mei 2011 PEDOMAN PENILAIAN GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN) PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN (PUAP) BERPRESTASI TAHUN ANGGARAN 2011Klik Download disini

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 35/Permentan/OT.140/7/2009

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 35/Permentan/OT.140/7/2009 TANGGAL : 24 Juli 2009 PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN DAN ANGKA KREDITNYAKlik download disini

LAMPIRAN III PERATURAN BERSAMA MENTERI PERTANIAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 54/Permentan/OT.210/11/2008 NOMOR 23 A TAHUN 2008

LAMPIRAN III PERATURAN BERSAMA MENTERI PERTANIAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 54/Permentan/OT.210/11/2008 NOMOR 23 A TAHUN 2008 TENTANG CONTOH SURAT PERNYATAAN MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENYULUHAN PERTANIAN Klik Download disini

INDIKATOR PENILAIAN GAPOKTAN PUAP BERPRESTASI TAHUN 2010

INDIKATOR PENILAIAN GAPOKTAN PUAP BERPRESTASI TAHUN 2010Klik Download Disini

LAMPIRAN I-D PERATURAN BERSAMA MENTERI PERTANIAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 54/Permentan/OT.210/11/2008 NOMOR 23 A TAHUN 2008

LAMPIRAN I-D PERATURAN BERSAMA MENTERI PERTANIAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 54/Permentan/OT.210/11/2008 NOMOR 23 A TAHUN 2008 CONTOH DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA JABATAN PENYULUH PERTANIANKlik Download disini

PERATURAN KEMENTERIAN PERTANIAN NOMOR: 42/Permentan/OT.140/7/2010

PERATURAN KEMENTERIAN PERTANIAN NOMOR: 42/Permentan/OT.140/7/2010 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN) PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN (PUAP) BERPRESTASI TAHUN ANGGARAN 2009Klik Download disini

LAMPIRAN II PERATURAN BERSAMA MENTERI PERTANIAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 54/Permentan/OT.210/11/2008 NOMOR 23 A TAHUN 2008

LAMPIRAN II PERATURAN BERSAMA MENTERI PERTANIAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 54/Permentan/OT.210/11/2008 NOMOR 23 A TAHUN 2008 CONTOH SURAT SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN/PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN KE JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN Klik Download disini

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 17/Permentan/OT.140/3/2001

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 17/Permentan/OT.140/3/2001 TANGGAL : 18 Maret 2011 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN GABUNGAN KELOMPOK TANI BERPRESTASIKlik Download disini

Pedoman Penulisan KTI Inovasi Teknologi Bidang Pertanian

Pedoman Penulisan KTI Inovasi Teknologi Bidang PertanianKlik Download disini

UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN (BP3K)

UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN (BP3K)Klik Download disini

PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 07/Permentan/OT.140/1/2013 TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN GENERASI MUDA PERTANIAN.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 07/Permentan/OT.140/1/2013 TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN GENERASI MUDA PERTANIAN.Klik Download disini

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 72/Permentan/OT.140/10/2011 TANGGAL : 31 Oktober 2011 PEDOMAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 72/Permentan/OT.140/10/2011 TANGGAL : 31 Oktober 2011 PEDOMAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN Klik Download disini

PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 45/Pementan/OT. 140/8/2011 TENTANG TATA HUBUNGAN KERJA ANTAR KELEMBAGAAN TEKNIS, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, DAN PENYULUHAN PERTANIAN DALAM MENDUKUNG PENINGKATAN PRODUKSI BERAS NASIONAL (P2BN)

PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 45/Pementan/OT. 140/8/2011 TENTANG TATA HUBUNGAN KERJA ANTAR KELEMBAGAAN TEKNIS, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, DAN PENYULUHAN PERTANIAN DALAM MENDUKUNG PENINGKATAN PRODUKSI BERAS NASIONAL (P2BN) Klik Download disini

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA MNOMOR 40 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 1994 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA MNOMOR 40 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 1994 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPILKlik Download disini

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN DAN ANGKA KREDITNYA

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN DAN ANGKA KREDITNYAKlik Download disini

PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 50/Permentan/OT.140/8/2012 TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERTANIAN

PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 50/Permentan/OT.140/8/2012 TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERTANIAN Klik Download Disini

PERATURAN BERSAMA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : PB. 01/MEN/2009 NOMOR : 14 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERIKANAN DAN ANGKA KREDITNYA

PERATURAN BERSAMA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  NOMOR : PB. 01/MEN/2009 NOMOR : 14 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERIKANAN DAN ANGKA KREDITNYAKlik Download Disini

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PENGAWAI NEGERI SIPIL

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PENGAWAI NEGERI SIPIL Klik Download Disini

PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 50/Permentan/OT.140/8/2012 TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERTANIAN

PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 50/Permentan/OT.140/8/2012 TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERTANIAN Klik Download Disini

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARADAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2013

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARADAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2013

TENTANG 

JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
a. bahwa dalam rangka pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai negeri Sipil yang melaksanakan tugas penyuluhan kehutanan, perlu menetapkan Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya .............................. lebih lanjut klik disini

PERATURAN MENTERI NO 27

BERIKUT ADALAH PERATURAN MENTERI NO
untuk mendownload peraturan ini, silahkan klik disini peraturan Menteri No. 27

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2009

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTANKlik Download disini

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2004 TENTANG PERKEBUNAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2004 TENTANG PERKEBUNANKlik Download disini

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI Klik Download disini

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG HORTIKULTURA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG HORTIKULTURA Klik Download disini

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1960 TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1960 TENTANG PERJANJIAN BAGI HASILKlik Download disini

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGANKlik Download disini

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK Klik ">Download disini

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODALKlik Download disini

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1999 LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1999 LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT      Download

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 PERLINDUNGAN KONSUMEN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 PERLINDUNGAN KONSUMEN      download

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1995 USAHA KECIL

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1995  USAHA KECIL    DownLoad

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH download

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENDAHARAAN NEGARA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENDAHARAAN NEGARA        download

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2000 TENTANG PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2000 TENTANG PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN      download

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1992 TENTANG SISTEM BUDIDAYA TANAMAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1992 TENTANG SISTEM BUDIDAYA TANAMAN DownLoad

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 1992 PERKOPERASIAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 1992 PERKOPERASIAN download

PENGARUH PUPUK KANDANG TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI TANAMAN BAYAM (Amaranthus, sp)

PENGARUH PUPUK KANDANG TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI TANAMAN BAYAM (Amaranthus, sp)

Download disini

Pemberian Penghargaan Tingkat Nasional Bagi Teladan Bidang Pertanian Tahun 2014

Clikk disi

PERATURAN KEMENTERIAN PERTANIAN NOMOR: 42/Permentan/OT.140/7/2010

PERATURAN KEMENTERIAN PERTANIAN
NOMOR: 42/Permentan/OT.140/7/2010 tentang PEDOMAN PENILAIAN GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN) PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN (PUAP) BERPRESTASITAHUN ANGGARAN 2009 download

Pedoman Teknis Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Irigasi Tahun 2014

Pedoman Teknis Pemberdayaan Kelembagaan Tahun Pengelolaan Irigasi2014  download

UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2006

UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN download

MENTERI PERTANIAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 54/Permentan/OT.210/11/2008 NOMOR 23 A TAHUN 2008

download PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERTANIAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 54/Permentan/OT.210/11/2008
NOMOR 23 A TAHUN 2008
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN DAN ANGKA KREDITNYA

STRATEGI PENYELESAIAN KONFLIK NELAYAN DALAM PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH KABUPATEN MAROS PROVENSI SULAWESI SELATAN

download
Lukman Daris

Penyuluh Perikanan Madya BPPKP Kabupaten Maros/
Staf Pengajar STITEK Balik Diwa Makassar

ABSTRAK

Studi strategi penyelesain konflik nelayan dalam pemanfaatan ruang wilayah penangkapan ikan di Pesisir Kabupaten Maros Provensi Selawesi Selatan ini bertujuan untuk mengetahui bentuk penyelesaian konflik yang telah dilakukan dan yang terlibat dalam proses penyelesaian konflik nelayan, serta mengajukan strategi pemanfaatan ruang wilayah penangkapan ikan.

Bentuk penyelesaian konflik pemanfaatan ruang wilayah penangkapan ikan yang telah dilakukan melalui media negoisasi dan mediasi dengan melibatkan tokoh masyarakat nelayan pengguna alat tangkap jaring klitik dan trawl mini, unsur Muspida Maros, unsur Muspika Bontoa, DPRD, Dinas Perhubungan dan Komunikasi, Sub Dinas Perikanan dan Kelautan, PPNS Perikanan, BPP Perikanan, dan Kepala Desa.

Strategi penyelesaian konflik yang perlu dilakukan adalah; (1) tingkatkan pengawasan terhadap alat tangkap yang digunakan nelayan dalam melakukan operasi penangkapan ikan di wilayah perairan dengan mematuhi jalur-jalur penangkapan yang telah ditetapkan pemerintah, (2) optimalisasi pemanfaatan sumberdaya perikanan di wilayah perairan lepas pantai dengan mengarahkan perahu yang memiliki daya jelajah besar, (3) optimalkan peran PPNS perikanan dan polisi air dalam melakukan pengawasan terhadap alat tangkap yang tidak selektif, produktif, dan merusak lingkungan, (4) tingkatkan ukuran tonase perahu yang telah memiliki mesin, (5) kembangkan teknologi alat tangkap yang telah ada dengan memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, (6) pembuatan tata ruang wilayah penangkapan ikan di wilayah pesisir dengan memperhatikan SK Mentan No. 392 tahun 1999, (7) penataan tata ruang wilayah penangkapan ikan harus melibatkan semua stakeholders yang berkepentingan terhadap pemanfaatan sumberdaya perairan, dan (8) petugas PPNS perikanan dan polisi air harus aktif memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada nelayan tentang jenis alat tangkap yang izinkan berserta wilayah operasinya.

Kata Kunci : Konflik, wilayah penangkapan ikan, jaring klitik, trawl mini

PowerPoint PUSAT PELATIHAN PERTANIAN DAN PERDESAAN SWADAYA (P4S) SEBAGAI KELEMBAGAAN PELATIHAN/PERMAGANGAN PETANI

Oleh : Ir.Pangerang, MP

PowerPoint PUSAT PELATIHAN PERTANIAN DAN PERDESAAN SWADAYA (P4S)

SEBAGAI KELEMBAGAAN PELATIHAN/PERMAGANGAN PETANI